Komnas HAM Petakan Lima Provinsi Rawan Konflik saat Pemilu

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah berkoordinasi dengan Mabes Polri dan Mahkamah Konstitusi untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran tindak pidana selama Pemilu 2014 berlangsung. Dari koordinasi yang dilakukan, ada lima provinsi di Indonesia yang dinilai memiliki potensi konflik sosial yang tinggi.

“Lima wilayah yang rawan konflik itu adalah Aceh, Lampung, Papua, Papua Barat dan Sumatera Selatan,” kata anggota Komnas HAM, Natalius Pigai, saat menggelar konferensi pers terkait hasil pemantauan Komnas HAM tentang Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Pra Pemilu Legislatif 2014, di Sekretariat Komnas HAM, Rabu (2/4/2014).

Untuk Aceh, Natalius menjelaskan, masih banyaknya kelompok intoleran membuat gesekan serta intimidasi secara fisik. Biasanya, gesekan tersebut terjadi antarpartai politik lokal mau pun antara partai politik lokal dengan partai politik nasional. Ia mencontohkan, kasus penembakan terhadap posko pemenangan caleg Nasdem dan penembakan sebuah mobil yang terdapat foto salah seorang caleg Partai Aceh beberapa waktu lalu. Padahal, mobil tersebut berisi orang-orang yang ingin berobat, bukan oleh simpatisan partai tertentu.

Sementara untuk Lampung, ia mengatakan, potensi konflik yang terjadi tidak terlepas akibat konflik agraria yang terjadi di sana. Berdasarkan catatan Komnas HAM, dari sekitar 10 ribu warga yang menempati Register 45, hanya sekitar 1.500 warga yang telah terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT).

“Pengalaman di pemilukada, mereka hanya dimobilisasi untuk memilih calon tertentu. Jika tidak bisa, maka kepala desa wilayah tersebut akan dicopot dari pemerintahan,” katanya.

Adapun, untuk Papua dan Papua Barat, Natalius mengatakan, konflik yang mungkin timbul yaitu masih maraknya praktik pemilihan dengan perwakilan (sistem noken). Padahal, sistem tersebut dianggap sebagai pelanggaran HAM karena tidak dapat merepresentasikan sistem pemilihan yang mengedepankan asas one person, one vote dan one value.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Sutarman mengatakan,  setiap tahapan pemilu memiliki potensi kerawanan tersendiri. Kerawanan itu akibat timbulnya rasa ketidakpuasan dari hasil pemilu, baik itu dari masyarakat, calon anggota legislatif mau pun partai politik peserta pemilu. Untuk mengantisipasinya, Polri, kata Sutarman telah melakukan persiapan pengamanan pemilu. Persiapan itu mulai dari langkah preventif, preemtif hingga represif.

Polri telah memetakan daerah-daerah yang memiliki kerawanan, baik rawan sosial maupun rawan konflik. Pemetaan tersebut, berdasarkan pengalaman Polri dalam mengamankan jalannya pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah sebelumnya.

“Ada daerah yang padat penduduk yang selama ini selalu terjadi konflik saat pemilukada, (seperti) Maluku, kemudian Sulawesi Selatan ada beberapa kabupaten, itu sudah kita petakan semua,” kata Sutarman, Rabu (8/1/2014).

Masyarakat Mulai Bosan, Elektabilitas Jokowi Cenderung Turun

JAKARTA - Survei Pusat Data Bersatu (PDB) menunjukkan, elektabilitas bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo alias Jokowi mengalami penurunan. Peneliti PDB Agus Herta Sumarto mengatakan, lembaganya membandingkan dengan data elektabilitas para capres mulai September 2013.

“PDB mengukur elektabilitas para bakal capres mulai dari bulan September 2013 lalu, hingga bulan Maret 2014 kemarin,” kata Agus saat memaparkan hasil survei PDB, di Jakarta, Rabu (2/4/2014).

Pada September 2013, kata dia, elektabilitas Jokowi sebesar 36 persen. Sebulan kemudian naik menjadi 37,6 persen. Namun, pada bulan November, elektabilitas Jokowi turun menjadi 33,5 persen. Pada Januari 2014, elektabilitas Jokowi turun cukup jauh ke angka 28 persen. Sementara pada Februari 2014, elektabilitas Jokowi kembali naik menjadi 31,4 persen. Namun, pada bulan Maret kembali turun ke angka 29,8 persen.

“Dengan catatan, bulan Maret yang kami ukur di sini adalah 1-14 Maret, sebelum Jokowi dideklarasikan. Setelah deklarasi, mungkin suaranya akan naik lagi, namun grafik sejauh ini menunjukkan suara Jokowi turun,” ujar Agus.

Menurut Agus, penurunan elektabilitas Jokowi karena masyarakat mulai bosan dan jenuh terhadap ekspose media terhadap Gubernur DKI Jakarta itu.

 “Jokowi ini terlalu lama diekspos oleh media. Tapi isunya itu-itu saja, kalau suaranya mau naik lagi harus ada isu hangat yang positif. Mungkin isu deklarasinya kemarin bisa membuat suara dia naik,“ kata Agus.

Sementara itu, Chairman PDB Didik J Rachbini menilai, penurunan suara Jokowi karena banyaknya masalah yang terjadi selama dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. “Masyarakat sudah mulai kritis melihat berbagai masalah, seperti kasus pengadaan bus transjakarta, monorel, banjir, itu kan belum bisa diselesaikan,” ujar Didik.

Survei ini dilakukan pada 7-14 Maret 2014, sebelum Jokowi dideklarasikan sebagai bakal capres PDI-P. Wawancara dilakukan melalui telepon dengan dipilih secara acak. Jumlah sampel sebanyak 1.500 responden di 33 provinsi atau 170 kota besar di seluruh Indonesia. Margin of error lebih kurang 2,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dibiayai oleh PDB sendiri.